29 Mei 2010

Wapres: Pembangunan Perumahan Belum Rasional dan Efisien

(Vibiznews-Property)-Wakil Presiden Boediono mengemukakan, pembangunan perumahan dan pemukiman di Indonesia masih belum rasional dan efisien.

"Masih banyak pembangunan perumahan dan pemukiman yang asal bertumbuh, tanpa memperhatikan desain dan tata ruang," katanya, dalam sambutannya saat membuka Kongres ke-61 Dunia Asosiasi Real Estate Internasional di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Wapres mengemukakan, keberhasilan program pembangunan pemukiman dan perumahan dapat dinilai dari pembangunan yang rasional dan realistis, adanya industri perumahan yang efisien, aturan hukum yang solid yang mengatur kepemilikan baik atas hak milik atau hak pakai, dan keempat program pembiayaan yang efisien.

"Di sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia keempat aspek itu belum disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kita masih harus menyusun keempat aspek itu dalam kerangkn kebijakan yang tepat," ujarnya.

Boediono menambahkan, pemerintah juga masih dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman bagi kelompok masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah perkotaan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan.

"Hal itu memerlukan rumusan kebijakan khusus agar kebutuhan pemukiman dan perumahan bagi kelompok masyarakat rendah bisa diatasi," kata Wapres.

Ia mengatakan, tingkat permintaan yang tinggi terhadap sektor perumahan dan konstruksi memberikan indikator positif bagi perekonomian nasional.

Namun, jangan sampai pertumbuhan yang tinggi itu tidak dikelola dengan baik terutama dikaitkan dengan kondisi ekonomi mikro, yang justru akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi secara umum.

"Jadi perlu ada sinergi, keseimbangan antara permintaan, kebijakan pemerintah, pengelolaan ekonomi mikro dan industri pendukung sektor perumahan agar pembangunan perumahan dan pemukiman itu benar-benar berkesinambungan dan bermanfaat bagi pemerintah, pelaku perumahan dan konstruksi dan indsutri pendukung sektor perumahan dan masyarakat," katanya.

Usai membuka kongres Wapres Boediono memberikan bibit pohon trembesi kepada tiga perwakilan DPD REI yakni Jawa, Sumatera dan Indonesia Timur, di salah satu area wisata Nusa Dua Bali.

Kongres ke-61 FIABCI diikuti 987 peserta dan 41 negara anggota FIABCI terdiri atas pengembang dan para profesional yang terkait dengan usaha properti.

Hadir dalam kegiatan itu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa.

(mg/Mg/ant)

20 Mei 2010

Jaya Property Akuisisi Primainti Permata

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) tengah memperluas ekspansi bisnis perumahannya di kawasan Tangerang. Selain mengakuisisi 100 persen saham PT Primainti Permata, mereka juga akan melakukan konversi pinjaman Rp 40 miliar yang diberikan kepada perusahaan itu sebagai suntikan modal.

Wakil Direktur Utama JRPT Hengky Wijaya mengatakan, para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) telah merestui rencana akuisisi dan konversi pinjaman itu. "Proses akuisisi dan konversi pinjaman akan selesai dalam bulan ini," ungkap Hengky baru-baru ini.

Dia mengatakan, total nilai pembelian semua saham Primainti yang berjumlah 600 lembar saham mencapai Rp 600 juta. Sementara itu, pinjaman kepada Primainti yang akan dikonversikan menjadi penyertaan modal jumlahnya sebesar Rp 40 miliar dan telah diberikan secara bertahap sejak tahun 2009.

Primainti merupakan perusahaan pengembang perumahan yang memiliki SK izin lokasi seluas 50 hektar. Hingga saat ini, sebanyak 20 hektar telah dibebaskan, sementara sisanya akan dibebaskan pada tahun ini.

Dana untuk pembebasan lahan itu menurut Hengky akan bersumber dari penyertaan modal mereka di Primainti serta dana belanja modal JRPT tahun ini. Sayangnya, dia belum mau menjelaskan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembebasan lahan di sana. "Sebagai pembanding, harga tanah per meter persegi di Bintaro Rp 2,5 juta," katanya. (Sofyan Nur Hidayat/KONTAN)

Editor: ksp

15 Mei 2010

Ini Waktunya Beli Rumah... Bunga KPR Lagi Bagus....

JAKARTA, KOMPAS.com - Anda bingung memutuskan membeli rumah saat ini? Chief Executive Officer Procon Lusi Rumantir menyarankan Anda merealisasikan niat Anda itu sekarang juga. "Memang sekarang saat yang baik untuk membeli," tuturnya dalam keterangan pers di Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (11/5/2010).

Dorongannya didasarkan pada tiga alasan. Pertama, penurunan bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di rentang 8-10,5 persen yang turun dari bunga di kuartal sebelumnya sebesar 10-13 persen. Menurut Lusi, perbedaan angka 2 persen merupakan jumlah yang besar bagi konsumen.

Selain itu, penawaran pembayaran yang diajukan pengembang jauh lebih baik dengan dana Down Payment yang bisa dicicil lebih lama atau bahkan lebih diturunkan. Kemudahan didapat pula dari payment terms yang cukup fleksibel yang diberikan pengembang.

"Sekarang dengan DP yang rendah kan sudah bisa ditawarkan. Cicilan selanjutnya juga bisa lebih ringan. Lebih fleksibel. Jadi ini bisa jadi momentum yang pas untuk membeli," tambahnya.

Selain itu, para pengembang juga menyebutkan bahwa para pembeli yang umumnya dari kelas menengah ke atas mampu membeli karena perusahaan-perusahaan tak pelit-pelit lagi mengucurkan bonus kepada para pegawainya.

Lusi menambahkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang marak akhir-akhir ini memang berpotensi menurunkan tingkat pembelian konsumen. Namun, Lusi mengatakan Procon masih dalam waktu melakukan kajian dampak kenaikan TDL ini.

Editor: wsn

08 Mei 2010

Kemenpera Hapuskan Subsidi Bunga Untuk RSH

(Vibiznews-Property)-Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) memastikan penghapusan subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) untuk Rumah Sangat Sederhana (RSH) dan menggantikannya dengan fasilitas likuiditas yang lebih kompetitif.

"Jika sebelumnya subsidi diberikan kepada pengembang melalui KPR yang disubsidi dan bunganya dipatok, mulai 1 Juli 2010 tidak lagi, tetapi subsidi langsung kepada calon konsumen dan pengembang dengan fasilitas likuiditas tertentu," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, usai jumpa pers di Jakarta, Selasa, tentang "The Third Asia Pacific Ministers Conference on Housing and Urban Development" di Solo, 22-24 Juni 2010.

Melalui fasilitas likuiditas tersebut, kata Suharso, calon pembeli sudah diukur kemampuannya sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan lebih ketat, antara lain dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Suharso juga mengatakan, rencana tersebut dikaji bersama tim dari Departemen Keuangan. "Jadi, implementasinya menunggu revisi Permenkeu) soal subsidi bunga KPR tersebut. Kalau itu sudah, maka kami tinggal menyesuaikan," katanya.

Dia juga mengatakan, subsidi KPR selama ini dinilai tidak efektif bagi upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses perumahan.

"Subsidi KPR RSH ini membebani konsumen, karena subsidi cuma empat tahun, setelah itu sudah ikut bunga komersial dan membayar utuh. Selain itu, banyak juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak layak menerima subsidi dengan cara mudah, misalnya meminjam KTP orang lain," katanya.

Sementara itu, melalui fasilitas likuiditas ini akan langsung dialokasikan ke produsen atau pengembang sehingga biaya produksi bisa ditekan serendah mungkin sehingga harga rumah yang dihasilkan jauh lebih murah.

"Kita akan menekan biaya produksi dengan langsung memberikan dana itu ke produsen. Sehingga, nanti pasti harga rumahnya tak lagi Rp55 juta," ujarnya.

Oleh karena itu, tegasnya, yang diuntungkan adalah konsumen. "Kalau harga produknya sudah turun, ditambah suku bunga KPR yang terus menurun, harga di konsumen makin murah," katanya.

Ia juga mengatakan, dengan pola itu kebijakan pembiayaan ini tidak akan habis dalam sekali penyaluran seperti subsidi selisih bunga yang berlaku saat ini. "Fasilitas likuiditas ini akan berlaku bergulir dalam rentang waktu tertentu," katanya.

"Bahkan, karena ini bertujuan untuk menjaga likuiditas, harga RSH dan rusunami bisa dibilang turun karena cicilan yang lebih murah sehingga masa cicilannya pun bisa lebih pendek misalnya 5-7 tahun, konsumen sudah punya rumah," katanya.

Melalui pola subsidi baru itu, dia menargetkan, 180 ribu orang MBR dapat mengakses fasilitas likuiditas tersebut yakni 30 ribu usulan untuk rusunami dan 150 ribu usulan untuk mendapat RSH.

Keuntungan Pengembang

Ketika ditanya keuntungan untuk pengembang, Suharso memastikan, mereka akan diuntungkan dengan kredit konstruksi yang lebih rendah karena mendapat alokasi dana dari perbankan dengan tingkat suku bunga yang murah.

"Mereka juga diuntungkan karena kredit yang murah," katanya.

Mengenai pengawasan, dia mengatakan, akan dilakukan oleh lembaga baru semacam PT Sarana Multi Finance (SMF). Lembaga itu berperan untuk menjaga likuiditas perbankan, sedangkan PT SMF nantinya bertugas untuk membeli likuiditas dari perbankan apabila terjadi pengurangan dana.

"SMF nanti harus terbitkan dana murah untuk mendanai," katanya.

Selain itu, hal pokok yang menjadi sorotan dalam pola baru itu nantinya tidak akan menjadikan harga RSH atau rusunami sebagai patokan.

Pemerintah akan menjadikan daya beli masyarakat sebagai tolak ukur harga properti. "Kalau MBR yang penghasilannya Rp2,5 juta, dilihat berapa kemampuan dia mencicil setiap bulan. Besaran itulah yang dijadikan patokan harga rumah yang terjangkau. Sama halnya dengan rusunami," katanya.

(mg/MG/ant)

04 Mei 2010

Permintaan KPR di Medan Terus Meningkat

MEDAN, KOMPAS.com - Perbankan memperkirakan permintan kredit perumahan di Sumut terus meningkat hingga akhir tahun dengan pertumbuhan bisa mencapai 50 persen.

"Permintaan kredit perumahan tahun ini diperkirakan bisa tumbuh hingga 50 persen dari tahun lalu yang masih sekitar 30 persen," kata Asst Vice President Regional/Regional Sales Manager Bank BNI Divisi Kredit Konsumen, Sentra Kredit Konsumen Medan, Jarot Sudarsono, di Medan, Kamis.

Menurut dia, permintaan kredit kepemilikan perumahan (KPR) itu dipicu karena suku bunga kredit yang tren menurun, daya beli yang semakin kuat dan kebutuhan rumah yang masih tetap tinggi.

"Menyikapi tren permintaan yang meningkat itu, BNI proaktif menjemput bola dan melakukan sinergi dengan para pengembang termasuk ikut membantu memperkenalkan maupun menjual rumah yang dibangun," katanya.

Dia memberi contoh, di kantor-kantor BNI dipastikan ada brosur dan bahkan konter perumahan yang dibangun pengembang bekerja sama dengan BNI. "BNI komitmen mendukung pemerintah dalam pengadaan rumah yang dibutuhkan warga," katanya.

Membaiknya permintaan rumah yang sudah terlihat sejak akhir 2009 diperkirakan masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.

Dirut PT Artha Inti Graha, Hendratno, mengakui, permintaan rumah meningkat pesat khususnya di kelas menengah. Hampir semua proyek perumahan yang dibangun habis diserap pasar, katanya.

Dia juga mengakui, permintaan rumah yang meningkat itu dipicu bunga KPR yang terus turun, dimana dewasa ini berkisar 11 persen-12,5 persen. "Ada perkiraan bunga KPR menjadi satu digit saja sehingga prospek bisnis perumahan diduga kuat masih sangat bagus hingga tahun 2011," kata Hendratno, pengembang perumahan Bougenville Indah Resindence.

Sementara itu, pengembang di Sumut lainya, Tomi Wistan, menyebutkan, permintaan yang cukup besar akan membuat harga jual properti terdongkrak naik. "Tetapi, meski harga naik, tidak akan mengurangi permintaan rumah," kata Direktur PT Asia Bisnis Center itu.

KSP

Editor: ksp